JAKARTA- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemenuhan gizi dari program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran belum dibahas oleh jajaran menteri kabinet.

"Belum dibahas ya. Belum dibahas," kata Budi ketika ditanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Budi mengungkapkan bahwa program makan gratis memang telah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 pada Senin (26/2) lalu.

Dia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disiapkan dengan mempertimbangkan anggaran untuk transisi pemerintahan berikutnya, di mana program utama dari Prabowo-Gibran adalah makan siang gratis.

Menurut Budi, program pemenuhan gizi untuk bayi dan ibu hamil, terutama dalam upaya mengatasi kasus stunting, masih terus berjalan. Pada pemerintahan berikutnya, program pemenuhan gizi tersebut akan diperluas tidak hanya untuk balita, tetapi juga untuk anak-anak melalui program makan siang.

"Ideanya sudah ada sekarang ditambah bukan hanya balita, tetapi di atas balita juga ingin kita tambah dengan program makan siang," kata Budi. Dia menambahkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah terbiasa dengan budaya makan bersama, seperti di sekolah atau pesantren.

"Budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, sehingga kita formalisasikan saja," katanya. Di kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis adalah sekitar Rp15 ribu per anak.

Ketika ditanya mengenai pemenuhan gizi berdasarkan anggaran tersebut, Menkes Budi berpendapat perhitungan untuk masing-masing daerah bisa berbeda. "Di Jogja, misalnya, cukup," kata Budi.