JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi keputusan Komisi Yudisial (KY) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian/pemecatan kepada tiga hakim yang memberi vonis yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur selaku terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.

“Keputusan KY itu telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan memperkuat kepercayaan terhadap proses penegakan hukum,” ucap Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Wawan menjelaskan bahwa dalam kerangka jaminan perlindungan saksi dan korban, keputusan KY itu memiliki perspektif korban dan selaras dengan upaya menegakkan kehormatan hakim.

Pada perkara tersebut, imbuh Wawan, LPSK turut memberikan perlindungan terhadap keluarga korban melalui program pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi ganti rugi (restitusi).

Pada 11 Desember 2023, LPSK telah memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada ibu korban, TR, selaku pelapor dugaan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan kematian yang terjadi pada 4 Oktober 2023.

“LPSK memberikan program perlindungan kepada TR berupa pemenuhan hak prosedural lewat pendampingan selama proses persidangan berlangsung dan memfasilitasi penghitungan restitusi,” jelas Wawan.

Dalam melakukan penilaian restitusi atas kerugian yang dialami keluarga korban, LPSK mendasarkan kerugian berupa kehilangan kekayaan, penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan biaya perawatan medis dengan total Rp263.673.000.

Selanjutnya, perlindungan terhadap ibu korban dihentikan pada 2 Juli 2024 karena yang bersangkutan meninggal dunia.

Wawan menambahkan, LPSK mendukung upaya KY dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengawasan terhadap hakim dan mewujudkan jaminan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Sebelumnya, KY memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur. Tiga hakim yang diberi sanksi itu, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Anggota KY RI sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito mengatakan ketiganya terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH).

"Para terlapor terbukti melanggar KEPPH, dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat," kata Joko saat memaparkan hasil sidang pleno KY ketika rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta (26/8). (ant)