JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo mengaku sempat merasa "lemas" saat mengetahui penyelenggaraan ajang balap MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat membutuhkan setidaknya 13 perizinan.

Presiden menyampaikan hal ini sebagai contoh kerumitan perizinan dalam penyelenggaraan acara internasional maupun nasional di Indonesia, saat memberikan arahannya pada acara Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Jakarta, Senin.

"Saya beri contoh MotoGP di Mandalika, saya cek kepada panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap dan melibatkan tenaga kerja sebanyak 8.000 orang. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Begitu saya tanya mengenai perizinan, 'lemas' saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Jokowi.

Presiden menyoroti keruwetan perizinan dalam penyelenggaraan MotoGP, salah satunya karena banyaknya nama surat perizinan, mulai dari surat rekomendasi, surat pemberitahuan, hingga lainnya. Menurutnya, surat-surat tersebut sebenarnya sama saja dengan bentuk perizinan, yang membuat proses menjadi rumit.

Jokowi merinci perizinan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika, antara lain, mulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri.

Tidak hanya itu, penyelenggara juga memerlukan surat dukungan dari RSUD NTB, dinas kebakaran, surat pemberitahuan kepada Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW).

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu 'lemas' sebelum bertanding. Mungkin masih ada tambahan izin yang belum saya sebut, atau mungkin duit saya sudah habis duluan sebelum event terjadi," kata Jokowi. Presiden menekankan bahwa kerumitan perizinan ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Jokowi meyakini bahwa kerumitan perizinan penyelenggaraan acara besar lainnya di luar MotoGP Mandalika tidak jauh berbeda.

"Ini sama dengan konser musik atau event olahraga lainnya, tidak mungkin jauh berbeda dengan yang saya sebut tadi. Betapa beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal, sebelum pandemi ada kurang lebih 4.000 event di Indonesia setiap tahunnya. Sekarang 3.700 event," kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden sangat mengapresiasi kehadiran Online Single Submission (OSS), sebuah sistem perizinan terintegrasi yang memudahkan dalam mendapatkan perizinan. Pada kesempatan itu, Presiden berharap digitalisasi perizinan yang diluncurkan bukan hanya berupa website layanan, tetapi benar-benar memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan.

"Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, benar-benar memotong birokrasi kita sehingga biaya yang muncul lebih murah dan lebih terbuka, transparan," jelasnya. (ant)