MERAUKE - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan seluruh masyarakat di Tanah Papua menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai menjelang dan selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.

"Pemilu 2024 telah terlaksana. Ke depan, kurang dari enam bulan lagi, kita akan menyelenggarakan pilkada serentak," ucap Wapres dalam sambutannya pada acara "Pencanangan Pembangunan dan Penandatanganan Prasasti Peletakan Batu Pertama Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintahan Provinsi Papua Selatan" di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa.

Wapres berharap masyarakat Papua, khususnya di Papua Selatan, dapat menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai. "Dengan demikian, pilkada dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin berintegritas yang memajukan Provinsi Papua Selatan," ujar Wapres. Kunjungan kerja Wapres Ma'ruf ke Papua bertujuan untuk melihat langsung dan memastikan bahwa proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, terutama di Provinsi Papua Selatan, berjalan dengan baik.

"Ini adalah amanah undang-undang bagi negara untuk wajib hadir secara terus-menerus mengawal berbagai program pembangunan Papua agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di Papua, termasuk di Provinsi Papua Selatan ini," katanya. Wapres menjelaskan kebijakan pemekaran wilayah di Papua merupakan agenda strategis pemerintah yang harus terus dikawal bersama oleh lintas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, untuk mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), pemerintah telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP). Melalui BPP, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya perwakilan dari setiap daerah otonom baru di Papua.

"Kita sedang menyaksikan upaya aktif pemerintah daerah baru dalam menyediakan rumah besar bagi masyarakat Papua Selatan, dengan melakukan berbagai persiapan kelembagaan pemerintah dan pemantapan langkah-langkah strategis pembangunan di Papua Selatan," ucap Wapres. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan ada tiga provinsi di Tanah Papua yang rawan terhadap gangguan keamanan saat pilkada. Ketiga provinsi yang rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata adalah Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

"TNI-Polri akan berupaya mengantisipasi agar pelaksanaannya dapat berlangsung aman dan lancar," kata Hadi usai pertemuan tertutup dengan unsur pimpinan TNI-Polri yang bertugas di Tanah Papua di Makodam XVII/Cenderawasih, Kamis (30/5/2024). (ant)