JAKARTA - Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi.

Dalam debat terbuka DK PBB untuk membahas situasi di Gaza, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari Dewan Keamanan berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza.

“Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” kata Menlu Retno, berdasarkan salinan pernyataan Indonesia yang disampaikan dalam pertemuan DK PBB yang berlangsung di New York, AS, pada Selasa (24/10/23).

Mengutuk keras kelanjutan agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza, dia mengatakan bahwa DK PBB tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina.

Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza disebutnya dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif. Pada saat yang sama, warga sipil disandera dan nyawanya terancam.

“Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?” cecar Retno.

Dia kemudian menuturkan bahwa setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.

“Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK mengambil langkah?” ujar Retno.

Menlu RI juga menegaskan bahwa Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional.

Melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ASEAN, dan pertemuan ASEAN-GCC, serta Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi D8, Indonesia menyerukan persatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan. (ant)