JAKARTA - Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII) mengingatkan kepada para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 untuk tidak mengumbar isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) saat berkampanye.

"Isu ini sepatutnya tidak dilontarkan karena berisiko memecah persatuan. Jangan ada calon menggunakan isu SARA untuk kepentingan pribadinya dan menjatuhkan calon lain agar dapat terpilih," kata Direktur Eksekutif IKAPII Fauka Noor Farid di Jakarta, Jumat. Dia mengaku khawatir dengan dampak perpecahan di masyarakat bila ada kandidat di Pilkada Jakarta 2024 yang terus melontarkan isu SARA kepada masyarakat.

Hal itu, katanya, tidak hanya berdampak menjatuhkan citra kandidat lain di Pilkada Jakarta 2024, isu SARA yang dilontarkan juga berisiko memicu perang suku di tengah masyarakat. "Kita tahu bila Jakarta ini heterogen, terdiri dari lebih dari satu suku, agama, dan budaya. Jangan karena nafsu kekuasaan seseorang, masyarakat yang menjadi korbannya," ujarnya.

Fauka menuturkan dalam pilkada setiap paslon patutnya beradu gagasan, visi, dan misi bagaimana menata Jakarta menjadi lebih baik, bukan mengadu domba warga untuk membenci sosok tertentu. Dia mencontohkan selama ini Jakarta dipimpin sosok yang memiliki beragam latar belakang suku, agama, dan budaya, tapi masing-masing dari mereka mampu membuktikan kinerjanya.  

Mantan anggota Tim Mawar Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat itu, menambahkan, identitas budaya suatu wilayah memang perlu dijaga agar tak tergerus.  Namun, menjaga identitas budaya dalam satu wilayah bukan berarti dilakukan dengan mengesampingkan hal lain, sehingga perlu pemimpin yang dapat menjamin seluruh warga.

"Bukan cuman di Jakarta saja, tapi dalam Pilkada serentak 2024 ini tidak boleh ada isu SARA. Ingat semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu," kata Fauka. Sebanyak tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta telah mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta, yakni pasangan calon dengan dukungan dari partai politik Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono dan bukan partai atau independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. (ant)