JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, menanggapi rencana pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU dengan tegas. Ia mempersilakan pihak-pihak yang tetap ingin menggelar MLB untuk mendirikan organisasi baru di luar NU.

"MLB itu yang melaksanakan siapa? Aspirasinya siapa? Tadi, PWNU seluruh Indonesia sudah jelas menolak. Kalau mau bikin organisasi baru, ya silakan saja," kata Gus Yahya kepada media di Surabaya, Sabtu (30/11/2024).

Penolakan dari Pengurus NU Wilayah dan Cabang

Gus Yahya menegaskan bahwa pengurus wilayah hingga cabang NU di seluruh Indonesia telah menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap MLB NU. "Mereka sudah bekerja keras membangun integritas organisasi. Mereka tidak mau diganggu dan ingin memastikan semua ini berjalan hingga selesai dengan baik," tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa dari sisi realitas, MLB NU tersebut adalah kegiatan yang ilegal karena tidak didukung oleh pimpinan PWNU. "Yang ada sebetulnya itu hanya mimpi di siang bolong. Tidak ada jalan atau celah untuk menggelar itu," ujarnya.

Hubungan PBNU dan PKB

Menanggapi spekulasi bahwa MLB NU dipicu oleh kekecewaan terhadap hubungan PBNU dengan PKB, Gus Yahya menegaskan bahwa keduanya merupakan entitas yang berbeda.

"PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda. Siapa pun—entah itu PKB, pengamen, atau gelandangan—yang mengklaim MLB sebagai bagian dari NU, itu adalah serangan terhadap organisasi. PBNU akan menanggapi sesuai aturan," jelasnya.

Sejarah Gagalnya Upaya MLB NU

Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin, menambahkan bahwa upaya menggelar MLB NU selalu gagal karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan budaya organisasi NU.

"Sejarah mencatat bahwa setiap upaya seperti ini, yang dilakukan oleh para bughat, tidak pernah berhasil," ungkap Gus Rozin. Ia menyebut rencana MLB hanya didasari oleh keinginan segelintir pihak untuk memecah belah NU.

Sebagai informasi, jika terlaksana, MLB NU direncanakan akan digelar pada akhir tahun 2024. Namun, penolakan dari mayoritas pengurus NU di berbagai wilayah membuat upaya tersebut semakin tidak realistis. (dan)