JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI ke-22 pada Penutupan Masa Persidangan V Tahun 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, menyatakan usulan RUU tersebut berasal dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. RUU ini merupakan perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. "Dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI?" tanya Lodewijk, yang kemudian disambut dengan jawaban "setuju" dari para anggota DPR RI yang menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Lodewijk juga menyampaikan rapat tersebut dihadiri oleh 131 Anggota DPR RI secara langsung, sementara 159 anggota lainnya izin tidak hadir langsung. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi. Sebelum persetujuan, pimpinan Rapat Paripurna mempersilakan setiap Fraksi Partai Politik DPR RI untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai usulan RUU tersebut. Pandangan dari tiap fraksi disampaikan secara tertulis.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui untuk mengusulkan dan membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ke Rapat Paripurna DPR RI berikutnya sebagai RUU inisiatif DPR.

Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Pleno Baleg DPR pada Selasa (9/7), setelah diadakan Rapat Panitia Kerja (Panja) untuk penyusunan RUU tersebut di hari yang sama. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah mengubah nama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan sembilan Fraksi DPR RI dalam rapat pleno tersebut telah menyetujui pengusulan RUU ini dan telah menyampaikan pandangan-pandangan mereka. (ant)