JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang mewakili pimpinan Rapat Paripurna ke-13 DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, menekankan perlunya langkah antisipatif pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan pangan yang sedang dihadapi oleh rakyat.

Dia menyampaikan gejolak kenaikan harga bahan pokok saat ini membebani rakyat, dan APBN harus berperan dalam meringankan beban tersebut, terutama menjelang Bulan Suci Ramadan. Pada Masa Persidangan tersebut, DPR akan terus mengawal dan mengevaluasi penggunaan APBN oleh pemerintah agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat, dengan pengelolaan yang tertib dan sesuai perundang-undangan.

Dia juga menyoroti program membangun kedaulatan pangan belum memberikan hasil yang efektif, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah untuk menjaga harga bahan pangan agar terjangkau dan memastikan daya beli masyarakat terjaga. DPR RI juga akan memastikan pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2024 mampu menjaga kesinambungan fiskal pada masa mendatang, di tengah kondisi global yang kurang kondusif.

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menambahkan permasalahan kelangkaan pangan bukan hanya terjadi di media sosial, melainkan juga terjadi secara nyata di lapangan. Dia mencontohkan antrean masyarakat di Sukabumi, Jawa Barat, yang ingin membeli beras murah. Dia menginginkan pemerintah hadir untuk mengatasi masalah tersebut demi meringankan beban masyarakat. Menurutnya, impor beras pada tahun 2023 belum efektif karena harga beras di masyarakat belum turun, yang seharusnya memberikan manfaat kepada petani.

Rapat Paripurna DPR RI ke-13 di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mewakili Ketua DPR RI Puan Maharani yang berhalangan hadir secara langsung. Rapat tersebut kembali digelar setelah pelaksanaan Pemilu 2024, dengan 290 Anggota DPR dianggap hadir dari total 575 Anggota DPR. (ant)