JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyarankan agar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar tidak memberikan sanksi kepada Airin Rachmi Diany, meskipun ia diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilkada Banten. Walaupun Partai Golkar telah mendukung pasangan Andra Soni dan Achmad Dimyati, menurut Doli, Airin tetap berhak untuk maju sebagai calon kepala daerah karena hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KPU.

"Kita tetap menghargai sikap politik Bu Airin yang memang secara syarat dan kompetensi memenuhi kriteria untuk mencalonkan diri di Banten," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Doli juga menegaskan bahwa atribut Partai Golkar tetap akan diberikan kepada pasangan yang didukung secara formal, yaitu Andra Soni dan Achmad Dimyati. Oleh karena itu, Airin tidak dapat menggunakan atribut Partai Golkar meskipun ia masih menyatakan diri sebagai kader partai tersebut.

"Selama Bu Airin berkomunikasi dengan teman-teman DPP Partai Golkar atau Golkar di Banten hingga ke kabupaten/kota, tentu kita menghargai dan memberikan keleluasaan, karena itu adalah hak pribadi Bu Airin," tambahnya. Hingga saat ini, Doli belum mengetahui status keanggotaan Airin di Partai Golkar karena DPP belum memberikan surat penugasan apa pun kepadanya.

Sebelumnya, bakal calon gubernur Banten, Airin Rachmi Diany, bersama calon wakil gubernur, Ade Sumardi, hadir dalam acara Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Gelombang Tiga yang digelar di DPP PDIP di Jakarta pada Senin siang. Berdasarkan pantauan, Airin dan Ade, yang diusung oleh PDIP, tiba di Ruang Auditorium DPP PDIP pada pukul 12.56 WIB. Airin mengenakan pakaian batik dengan nuansa merah dan putih serta kerudung putih, sementara Ade memakai seragam khusus PDIP berwarna merah dengan lambang banteng di sebelah kiri kemejanya. (ant)