JAKARTA - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas gangguan siber yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo," ujar Semuel di Jakarta, Kamis. Semuel menjelaskan bahwa sebagai Dirjen Aptika yang bertanggung jawab atas proses transformasi pemerintahan, dirinya merasa tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik.

Dia mengatakan bahwa insiden serangan siber terhadap PDNS 2 merupakan tanggung jawab teknisnya. "Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan ini tanggung jawab saya dan ini harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya," ujar Semuel.

Meskipun telah mengundurkan diri dari jabatannya, Semuel menambahkan bahwa proses pemulihan PDNS 2 masih terus berjalan dengan optimal. PDNS 2 di Surabaya mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis (20/6), mengakibatkan layanan publik seperti layanan imigrasi menjadi tidak dapat diakses.

Safenet melaporkan, sedikitnya 282 instansi pemerintah yang menggunakan PDNS turut terdampak oleh serangan siber tersebut. Pemerintah menargetkan pemulihan PDNS 2 di Surabaya akan selesai pada bulan ini. 

Sebelumnya, semakin banyak masyarakat yang mendukung petisi yang mendesak Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur, akibat peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Petisi yang dibuat di change.org ini telah ditandatangani oleh 18.558 orang, dengan target 25 ribu tanda tangan.

Petisi ini diinisiasi oleh SAFEnet pada 26 Juni 2024. Dalam petisi tersebut, Budi dianggap telah gagal melindungi data pribadi masyarakat, padahal itu adalah salah satu tugas utamanya sebagai Menkominfo.

Ketika serangan siber terhadap PDNS terjadi, Budi Arie tidak terbuka kepada publik. Padahal, serangan tersebut telah berlangsung selama tiga hari. "Serangan siber dan dampaknya seharusnya termasuk informasi yang terbuka sehingga publik bisa mengetahui dengan segera," demikian isi petisi tersebut.

Serangan terhadap PDNS ini juga menyebabkan lumpuhnya layanan publik, dan data warga menjadi rentan bocor ketika dipercayakan kepada pemerintah. Menurut catatan SAFEnet, serangan terhadap PDNS bukanlah serangan siber pertama. Dalam dua tahun terakhir, telah terjadi 113 kebocoran data pribadi, dengan 36 kasus pada tahun 2022 dan 77 kasus pada 2023.

Saat dimintai komentar tentang desakan agar dirinya mundur, Menteri Budi Arie menolak untuk berkomentar dan melemparnya kepada Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. "Yuk, itu tanyakan saja ke Pak Menko Hadi," ujar Budi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024). (ant/dbs)