JAKARTA - Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyatakan tidak mempermasalahkan keputusan Poltracking Indonesia yang memilih keluar dari keanggotaan Persepi. Anggota Dewan Etik Persepi, Saiful Mujani, menjelaskan sanksi yang diberikan kepada Poltracking hanya berlaku jika lembaga tersebut masih menjadi anggota Persepi.

"Tidak masalah. Sesuai dengan pernyataan kami, sanksi itu berlaku kalau Poltracking tetap anggota," ujar Saiful saat dihubungi pada Selasa, 5 November 2024. Dewan Etik Persepi melakukan pemeriksaan terhadap Poltracking Indonesia terkait hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dalam Pilkada Jakarta. Lembaga lain yang juga diperiksa adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Pemeriksaan ini dilakukan karena ada perbedaan hasil survei yang signifikan antara kedua lembaga tersebut. Setelah serangkaian pemeriksaan, Dewan Etik Persepi memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Poltracking berupa larangan merilis survei karena ditemukan ketidaksesuaian data. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh LSI dinyatakan telah memenuhi standar operasional prosedur.

Poltracking membantah adanya ketidaksesuaian data dan menilai bahwa pemeriksaan Dewan Etik tidak dilakukan secara adil, proporsional, dan akuntabel karena tidak ada pemeriksaan lanjutan terhadap LSI. Menanggapi hal ini, Saiful menyatakan bahwa keputusan Dewan Etik sudah melalui beberapa tahapan pemeriksaan. "Memeriksa Poltracking itu beberapa kali karena banyak masalah," jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha, tidak pernah hadir dalam pemanggilan pemeriksaan, meskipun Dewan Etik secara khusus telah memintanya. Sebaliknya, pemeriksaan terhadap LSI hanya memerlukan satu hari karena lembaga tersebut dianggap mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan menyediakan alat bukti yang diminta oleh Dewan Etik Persepi.

Sementara itu lembaga survei Poltracking Indonesia buka suara terkait sanksi yang diberikan Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) buntut perbedaan signifikan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Poltracking Indonesia keberatan dengan putusan Dewan Etik dan memutuskan untuk keluar dari Persepi.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi. Dia awalnya menyampaikan sikap tegas Poltracking Indonesia untuk keluar dari Persepi. "Poltracking Indonesia ingin memulai keterangan pers ini dengan satu kalimat; 'Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas'," kata Masduri dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Masduri lantas membahas track record Poltracking Indonesia pada Pilpres 2014 yang menjadi perhatian publik. Dia menyebut saat itu Poltracking Indonesia diajak masuk Persepi karena mempublikasikan hasil quick count Pilpres 2014 yang berbeda dengan lembaga survei lainnya.

"Telah 10 tahun Poltracking bergabung bersama Persepi. Sejauh ini kami cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi. Saat ini kami secara terbuka ingin menyampaikan beberapa hal, yang kami rasa perlu diketahui oleh publik," ucapnya. (dan)