JAKARTA - Bawaslu RI mengindikasikan adanya rencana untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2029. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan hal ini kepada para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Bawaslu RI saat memberikan sambutan pada Apel Peringatan HUT Ke-16 Bawaslu.

"Mungkin 2029 kami yang paling akhir. Akan tetapi, kami sampaikan kepada teman-teman, Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum adalah yang paling akhir biasanya karena kami memiliki persiapan setelah pilkada, dan juga persiapan perubahan organisasi pada saat nanti merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," ungkap Bagja.

Dia juga mengingatkan kepada jajarannya untuk bersiap-siap menghadapi kepindahan tersebut. Namun, dia menekankan agar jajaran Bawaslu RI tidak mengajukan permintaan mutasi ke Bawaslu di wilayah Jabodetabek.

"Jangan sampai nanti setelah ini ada permohonan kepada Pak Sekjen dan Pak Deputi Administrasi, permohonan untuk pindah ke Bawaslu Provinsi DKI dan Bawaslu sekitar DKI Jakarta dari teman-teman ASN semua dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Kami minta jangan seperti itu," ujarnya.

Bagja menjelaskan bahwa permintaan tersebut disampaikan karena ada potensi permohonan mutasi dari ASN di lingkungan Bawaslu RI. "Kemungkinan itu pasti ada, potensi itu pasti ada karena banyak yang sudah menetap di Jakarta harus pindah ke IKN. Oleh karena itu, kami minta kepada teman-teman, fasilitas juga sudah ada di IKN," jelasnya.

Menurut Bagja, fasilitas di IKN sedang dibangun oleh kementerian/lembaga atau pemerintah pusat untuk kebutuhan ASN dan keluarganya. "Jadi, jangan sampai nanti karena tidak siap ramai-ramai minta pindah ke daerah Jabodetabek. Nah, itu yang kami harapkan tidak terjadi," katanya. (ant)