Nasional
Bareskrim Polri Usut Dugaan Pemalsuan 93 Sertifikat Hak Milik di Bekasi

JAKARTA – Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah mengusut kasus dugaan pemalsuan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 25 saksi telah diperiksa, mencakup berbagai pihak mulai dari kementerian, lembaga, perangkat desa, hingga masyarakat sekitar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandani Raharjo Puro, mengungkapkan bahwa penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan nomor LPB/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI.
“Atas perkembangan proses penyidikan di Bekasi terkait dugaan pemalsuan 93 SHM, kami telah memeriksa 25 saksi dari berbagai instansi terkait,” ujar Brigjen Djuhandani pada Selasa (25/02/25).
Modus Pemalsuan: Pergeseran Wilayah dari Darat ke Laut
Kasus ini diduga melibatkan manipulasi data dalam sertifikat asli milik pemegang hak yang sah. Modus pemalsuan yang digunakan adalah mengubah informasi dalam dokumen resmi, mulai dari nama pemilik, luas tanah, hingga lokasi objek sertifikat.
Yang paling mencolok dari kasus ini adalah perubahan lokasi yang menyebabkan pergeseran wilayah dari darat ke laut, dengan luas yang bertambah secara signifikan.
“Sebelumnya sudah ada sertifikat asli, lalu dilakukan perubahan dengan dalih revisi. Akibatnya, lokasi tanah bergeser dari darat ke laut dengan luas yang lebih besar,” jelas Brigjen Djuhandani.
Bareskrim Juga Selidiki Dugaan Pemalsuan HGB
Selain kasus SHM, Bareskrim Polri juga tengah mengusut dugaan pemalsuan dokumen sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Mega Agung Nusantara (MAN). Dalam penyelidikan kasus ini, 12 saksi telah diperiksa dari berbagai kalangan, termasuk instansi pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat setempat.
Djuhandani menegaskan bahwa proses pengumpulan bukti masih berlangsung. Ia menargetkan pekan ini akan ada kepastian hukum terkait status kasus ini, apakah akan naik ke tahap penyidikan lebih lanjut atau dihentikan.
“Kami terus mendalami bukti-bukti di lapangan. Dugaan tindak pidana dalam kasus ini cukup kuat dan kemungkinan besar akan berlanjut ke tahap berikutnya,” tutupnya. (mul)
#MafiaTanah #BareskrimPolri #KasusPemalsuanSertifikat #Hukum #Bekasi #ATRBPN #AntiMafiaTanah