JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui percepatan layanan pembayaran digital untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak melalui platform pembayaran digital.

Abdullah Azwar Anas menyatakan, "Dukungan dari Menteri Keuangan tentu akan memperlancar langkah kita dalam mempermudah masyarakat terutama terkait pembayaran digital." Digital payment dianggap sebagai bagian dari infrastruktur publik digital yang menjadi fokus dalam upaya digitalisasi pemerintah. Kementerian Keuangan tidak berdiri sendiri dalam inisiatif strategis ini, melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Langkah ini memungkinkan masyarakat untuk membayar berbagai jenis pajak, tabungan perumahan rakyat (Tapera), dan layanan lainnya melalui satu platform terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital.

"Target jangka menengah adalah layanan terintegrasi, akses yang bermakna, dan teknologi yang ramah pengguna," tambah Anas.

Menteri Keuangan berencana melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu (payment gateway) yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah sistem pembayaran yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Empat langkah percepatan transformasi digital pemerintah telah diidentifikasi. Pertama, menyatukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur. Kedua, percepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas. Langkah ketiga adalah membangun dan memperkuat GovTech Indonesia, sementara langkah keempat berfokus pada kemudahan layanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa transformasi digital merupakan kekuatan untuk mereformasi berbagai sektor. "Sehingga orang tidak punya pilihan. Ini yang akan mengubah institusi dan manusia," kata Sri Mulyani. (ant)