JAKARTA - Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Agus Pramusinto, menyatakan usulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi lebih dari 40 memerlukan kajian ilmiah yang komprehensif.

Menurut Agus, keputusan untuk menambah atau mengurangi jumlah kementerian harus didasarkan pada kajian ilmiah yang solid dan didukung oleh data yang lengkap. Efisiensi dan efektivitas lembaga juga harus dipertimbangkan dengan serius agar penambahan kementerian tidak malah menimbulkan masalah baru, seperti tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada.

"Sementara pengurangan kementerian, jika dilakukan demi efisiensi, harus memastikan fungsi-fungsi yang harus dijalankan tidak terganggu," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, berpendapat  penambahan jumlah kementerian adalah langkah yang wajar mengingat Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki target dan tantangan yang besar pula.

Namun, Agus menegaskan penambahan jumlah kementerian tidak boleh semata-mata untuk memenuhi kepentingan politik semata, melainkan harus dilandaskan pada pertimbangan rasional dan ilmiah. (ant)