JAKARTA - Pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menyatakan bahwa sikap Calon Presiden RI Ganjar Pranowo yang menjadi oposisi telah terlihat sejak perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sinyal-sinyalnya itu sudah muncul ketika di MK, ya, dan ketika dia ditanya, diwawancarai wartawan juga soal masuk kabinet, dia terus menolak," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa. Menurut Cecep, dengan Ganjar menyatakan menjadi oposisi pemerintahan 5 tahun ke depan, hal tersebut berdampak baik pada demokrasi di Indonesia.

“Tentu baik untuk demokrasi sebenarnya, bagaimana terdapat kepuasan dalam sistem presidensial ini, ada pihak yang mengawasi dan menyeimbangkan. Jadi bagus, tidak semuanya masuk ke dalam pemerintahan, tetapi ada pihak-pihak yang di luar yang mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Cecep menambahkan Ganjar, sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode, dapat memberikan keseimbangan terhadap demokrasi selama beberapa tahun mendatang. "Mungkin Ganjar punya massa yang bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Mengawasi, ya, kalau menyeimbangkan, dia sendiri 'kan bagian dari masyarakat sipil," katanya.

Sebelumnya, Ganjar menyatakan diri sebagai oposisi terhadap Kabinet Prabowo-Gibran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan. "Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar dalam acara Halalbihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin.

Ganjar melanjutkan, “Akan tetapi, saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar." Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya mengamini sikap Ganjar tersebut.

"Ya, tentu saja mencerminkan sikap partai karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Hadianto di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu, sempat mengatakan bahwa keputusan partainya bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi bagi pemerintah mendatang pembahasannya pada Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, 24—26 Mei 2024. (ant)