JAKARTA - Beberapa kementerian baru yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki kantor. Para menteri yang telah dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (21/10/2024), juga belum mengetahui di mana mereka akan berkantor. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memimpin kementerian baru. "Kantornya belum diketahui dengan pasti karena ini pos baru," ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Meskipun jelas akan berkantor di mana, AHY berjanji akan segera turun ke lapangan untuk mempelajari permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi kementeriannya. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY yakin dengan langsung melihat kondisi di lapangan, ia bisa segera mengetahui dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. "Mudah-mudahan setelah pelantikan ini, saya bisa langsung turun ke lapangan untuk mempelajari tugas-tugas, karena ini kementerian koordinator baru di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan," ucapnya.

Tidak hanya AHY yang belum memiliki kantor. Sejumlah menteri koordinator lainnya juga mengaku menghadapi situasi serupa usai pelantikan. "Bukan hanya Kemenko ini, tetapi juga Kemenko lainnya karena semuanya benar-benar baru. Kami masih menunggu informasi tentang lokasi yang tepat," jelas AHY.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga belum tahu di mana ia akan berkantor. Kementerian yang dipimpinnya juga baru dibentuk dalam kabinet Prabowo. Dengan nada bercanda, Zulkifli menyatakan bahwa lokasi kantornya tergantung siapa yang ingin memberikannya. "Belum tahu (kantornya di mana). Ya, nanti siapa yang mau kasih," seloroh Zulkifli.

Situasi yang berbeda dialami oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia mengatakan akan berkantor di Gedung Kementerian Hukum dan HAM di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kementerian yang dipimpin Yusril ini akan mengoordinasikan sejumlah kementerian baru yang terbentuk dari pecahan Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan kantornya akan berada di kompleks yang sama dengan kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (dan)