JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan pemerintah akan menerapkan model "zero trust" dalam pengembangan dan penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) untuk mencegah serangan siber di masa depan.

Ia menjelaskan pendekatan "zero trust" berarti semua perangkat, pengguna, dan sistem yang berhubungan dengan PDN akan dianggap tidak terpercaya sampai keamanannya benar-benar terbukti. "Langkah ini dilakukan dengan menerapkan kontrol akses yang ketat dan autentikasi berlapis," ujar Hadi saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin.

Selain itu, Hadi menambahkan bahwa sistem keamanan PDN akan dilengkapi dengan pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi AI akan diintegrasikan untuk mendeteksi potensi serangan siber secara real-time, sehingga mampu mengidentifikasi anomali atau aktivitas mencurigakan lebih awal.

Hadi juga menekankan bahwa pemerintah akan memperketat kebijakan akses data untuk mengurangi risiko ancaman dari dalam ("insider threat"). Setiap akses ke data vital nantinya harus melewati proses validasi yang lebih ketat. Selain aspek teknologi, peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus utama. Hadi menjelaskan bahwa pemerintah terus bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan SDM yang bertugas mengelola dan mengembangkan PDN.

"Kami menyadari bahwa perkembangan teknologi siber sangat cepat, sering kali membuat regulasi tertinggal. Oleh karena itu, kebijakan dan langkah keamanan harus terus diperbarui," kata Hadi, yang juga mantan Panglima TNI. (ant)