JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) tengah menyelidiki pihak-pihak di balik pemasangan spanduk provokatif yang menyerang partai serta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyebut aksi tersebut dilakukan secara terorganisasi dan bertujuan mengganggu konsistensi kepemimpinan Megawati. “Kami sedang menelusuri dalang di balik pemasangan spanduk ini. Jelas aksi ini sangat terorganisasi,” ungkap Ronny, Jumat (20/12/24).

Dugaan Motif di Balik Pemasangan Spanduk
Ronny menduga aksi ini dipicu oleh ketegasan Megawati dalam menjalankan konstitusi partai, termasuk mengambil tindakan terhadap kader yang dianggap melanggar aturan partai. “Pelakunya kemungkinan adalah pihak-pihak yang terganggu dengan ketegasan Ibu Megawati terhadap berbagai persoalan kebangsaan, termasuk langkah melawan upaya merusak demokrasi dan konstitusi,” tambahnya.

 
Proses Hukum Terkendala, PDIP Tetap Dorong Polisi Bertindak
Meski laporan resmi ke Polda Metro Jaya belum diterima, PDIP meminta aparat bertindak tegas terhadap aksi provokasi tersebut. “Kami serahkan kepada kepolisian untuk bertindak menjaga ketertiban sesuai aturan hukum yang ada,” kata Ronny.

Spanduk tersebut dinilai memuat unsur provokasi yang dapat memecah belah kader dan pendukung partai. PDIP meminta agar pelaku segera ditangkap.

 
Spanduk Negatif Menyerang Legalitas DPP PDIP
Dalam konferensi pers sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan spanduk-spanduk tersebut bertebaran di titik strategis Jakarta. Spanduk tersebut mempertanyakan legalitas kepemimpinan DPP PDIP dan Megawati Soekarnoputri. “Spanduk ini menyerang kehormatan partai, mempertanyakan legalitas DPP, dan jelas dipasang oleh pihak-pihak dengan kekuatan terorganisasi,” ujar Deddy.

 
PDIP Tetap Solid di Tengah Provokasi
PDIP menegaskan bahwa kader partai tetap solid mendukung Megawati Soekarnoputri. Langkah investigasi terus dilakukan untuk mengungkap dalang di balik aksi provokatif ini. (mul)

 



#MegawatiSoekarnoputri #PDIPerjuangan #SolidaritasPDIP #ProvokasiPartai #HukumTegas #BeritaPolitik #DemokrasiIndonesia