JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024–2029 melibatkan masyarakat dan instansi terkait untuk memastikan calon yang terpilih memiliki latar belakang yang bersih.

"Ini untuk proses clearance, termasuk masukan dari masyarakat yang kami buka sebagai bagian dari clearance tersebut. Kami juga akan melengkapi data dari instansi terkait seperti Polri, kejaksaan, dan BIN," ujar anggota Pansel Y. Ambeg Paramarta saat konferensi pers di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Ambeg menyatakan bahwa pansel akan membandingkan data dari berbagai instansi negara untuk memastikan kebersihan latar belakang calon pimpinan dan calon Dewas KPK, mengingat adanya peserta seleksi dari instansi seperti Polri dan kejaksaan. "Kami tidak hanya akan mengambil data dari Polri, tetapi juga dari beberapa instansi lainnya, termasuk tanggapan masyarakat," ujarnya.

Pansel membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terkait peserta seleksi hingga 24 Agustus 2024. Tanggapan dapat disampaikan melalui laman Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) di (https://apel.setneg.go.id) atau melalui email ke [email protected] dan [email protected].

"Tanggapan masyarakat kami buka seluas-luasnya hingga 24 Agustus 2024 agar kami dapat membandingkan data dari instansi dan masyarakat," kata Ambeg. Pansel juga melibatkan akademisi untuk memeriksa dan menilai jawaban tes tertulis calon pimpinan dan calon Dewas KPK pada hari ini, Rabu.

"Penilaian hasil ujian peserta dilakukan oleh proofreader yang kami rekrut dari kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi," ujarnya. Pansel melaporkan bahwa dari 236 peserta tes tertulis calon pimpinan KPK, 229 orang hadir mengikuti tes. Tujuh orang tidak hadir dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Dari 146 peserta tes tertulis calon Dewas KPK, 142 orang hadir mengikuti tes, dengan empat orang tidak hadir dan dinyatakan gugur.

"Nama-nama peserta yang lulus tes tertulis akan diumumkan pada 8 Agustus 2024 melalui website Kementerian Sekretariat Negara dan website KPK," ucap Ambeg. (ant)