JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof. Asrinaldi menilai permintaan maaf yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan 2024 merupakan bentuk keterusterangan atas kinerja kepemimpinannya selama ini.

“Ini merupakan bentuk keterusterangan dari Presiden. Kita bisa menilai kepemimpinan seorang Presiden berdasarkan janji-janji politik yang disampaikan selama kampanye. Beberapa janji tersebut mungkin telah dilaksanakan dan mendekati tujuan yang diinginkan, tetapi ada juga yang belum terpenuhi,” ujar Asrinaldi dari Jakarta pada Jumat. Asrinaldi melihat permintaan maaf tersebut sebagai bentuk autokritik dari Jokowi terhadap kinerjanya. Ia menilai tidak masalah jika Presiden memulai pidatonya dengan menyampaikan pencapaian yang telah diraih, kemudian diakhiri dengan permintaan maaf.

“Sebagai Presiden, keterusterangan dan sportifitas seperti ini adalah hal yang wajar, tetapi bagaimana masyarakat menilai hal tersebut tergantung pada perspektif mereka,” tambahnya. Asrinaldi mengakui bahwa masa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun memiliki aspek positif dan negatif. Oleh karena itu, reaksi masyarakat terhadap permintaan maaf tersebut perlu dicermati.

“Kita harus menunggu bagaimana reaksi masyarakat terhadap pidato beliau. Banyak juga kritik yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi,” imbuhnya. Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kekecewaan dan harapan yang belum bisa terpenuhi.

“Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Kami mohon maaf atas setiap hati yang mungkin kecewa, setiap harapan yang mungkin belum terwujud, dan setiap cita-cita yang mungkin belum tercapai,” kata Jokowi. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan permohonan maaf sebanyak empat kali, mengakui keterbatasan dalam kepemimpinan. Ia merasa perlu meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas segala kekurangan dan keterbatasan selama masa jabatannya.

“Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah upaya terbaik yang bisa kami lakukan untuk rakyat Indonesia, bangsa, dan negara kita,” ujarnya. Presiden juga menyadari bahwa masih ada banyak harapan dan keinginan rakyat yang belum bisa dipenuhi serta program pemerintah yang belum selesai. (ant)