JAKARTA - Kelompok aksi yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menuntut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, untuk mundur dari jabatannya.

"Sebagai ketua umum yang terpilih saat Muktamar Lampung 2021, Gus Yahya seharusnya mengonsolidasi ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama ke depan. Namun, kenyataannya justru kontraproduktif, bahkan melanggar hasil-hasil muktamar," kata Koordinator Aliansi Santri Gus Dur Menggugat, Muhammad Solihin, dalam aksi di depan Kantor PBNU, Jakarta, Jumat.

Solihin juga menuduh Gus Yahya berpolitik praktis dan mencampuri urusan rumah tangga orang lain. "Katanya tidak berpolitik praktis, tapi justru kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi. Itu adalah pelanggaran yang harus diingatkan," ujarnya. Selain menuntut Gus Yahya mundur, massa aksi juga meminta Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, untuk mundur. "Ketika melanggar muktamar, siapa pun ketua umum yang mengawal ini harus mundur, begitu juga dengan bapak sekjen," katanya.

Massa aksi juga menuntut mundurnya Gus Yahya dan Gus Ipul karena dianggap tidak adil dalam kasus pemecatan kader NU yang berangkat ke Israel. "Dia sendiri tidak dipecat. Harusnya dia memberikan keteladanan dengan mundur, jika lima kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat," jelasnya.

Solihin mengingatkan agar PBNU mendorong Pansus Angket Haji 2024 yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI. "Gus Yahya seharusnya fokus pada isu keumatan, keagamaan, dan sosial. Pansus Angket Haji 2024 yang harusnya didorong karena mencederai rasa keadilan seluruh umat, bukan mencampuri politik praktis," ujarnya. (ant)