BADUNG - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan transisi energi secara bertahap dapat menghemat subsidi sebesar Rp45 triliun hingga Rp90 triliun per tahun. “Kalau kita lakukan (transisi energi) secara bertahap dalam satu tahun ke depan, saya kira kita bisa menghemat Rp45 triliun-Rp90 triliun setahun,” ujar Luhut ketika ditemui di sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2, di Badung, Bali, Senin.

Tahapan-tahapan transisi energi tersebut meliputi penghentian operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten, penerapan standar emisi karbon kepada para pelaku industri, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Menurut dia, penggunaan EV dapat menghemat anggaran yang selama ini dialokasikan untuk menjadi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Itu (Rp45 triliun-Rp90 triliun) angka yang sangat besar dan kita bisa gunakan untuk kepentingan yang lebih banyak lagi ke depan,” kata Luhut. Luhut juga menyinggung terkait pemerintah yang selama ini harus mengeluarkan dana sebesar Rp38 triliun untuk biaya berobat masyarakat akibat polusi udara.

Ia meyakini, melalui transisi energi, pemerintah dapat mengatasi permasalahan polusi di Indonesia, khususnya di Jakarta. “Kita juga belajar dari China yang mereka juga berhasil dalam (mengatasi masalah) polusi udara ini,” ujarnya lagi.

Terkait dengan subsidi energi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran ketahanan energi yang disiapkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp421,7 triliun. Anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi. Adapun dalam RAPBN 2025, subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun.

Dana subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun digulirkan untuk melanjutkan subsidi LPG tabung 3 kilogram, solar, dan minyak tanah sekaligus memastikan ketepatan sasaran program. Subsidi energi juga bakal disalurkan untuk dukungan listrik rumah tangga miskin dan rentan, serta transisi energi yang efisien dan adil, kata Sri Mulyani pula. (ant)