Nasional
Jangkankan Rp7.500, Program Makan Gratis Belum Ada Anggarannya
JAKARTA - Anggota Bidang Komunikasi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa riset yang sedang dilakukan untuk program makan bergizi gratis saat ini tidak melibatkan instrumen pemerintah.
Menurut Hasan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, hal ini disebabkan karena belum ada mata anggaran yang tersedia untuk program tersebut pada tahun ini. Anggaran untuk program ini baru akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) tahun 2025.
"Pak Prabowo belum dilantik jadi ketika melaksanakan riset juga tentu tidak bisa menggunakan instrumen-instrumen pemerintah," kata Hasan. Ia menjelaskan bahwa Tim Sinkronisasi bekerja untuk menyelaraskan rancangan anggaran untuk pemerintahan mendatang. Oleh karena itu, riset dan uji coba program ini dilakukan secara mandiri.
Hasan menyebut bahwa uji coba program sudah dilakukan terhadap siswa SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil. Nantinya, hasil riset ini akan direplikasi untuk seluruh wilayah di Indonesia. "Kita berharap mereka bisa menjalankan riset dengan tenang, tanpa gangguan, sehingga nanti hasilnya bisa betul-betul optimal dan bisa dijalankan dengan baik," katanya.
Selain itu, Hasan menyatakan timnya sedang mencoba berbagai skenario terkait lembaga yang akan menjadi penyelenggara program tersebut. Ia memastikan pihaknya serius dalam menyelenggarakan program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran. "Ini betul-betul menjadi program unggulan dan sekaligus juga pertaruhan bagi Prabowo-Gibran," kata Hasan.
Di lain sisi Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono, mengatakan isu mengenai anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp7.500 per porsi adalah hal yang spekulatif.
Menurutnya, Tim Sinkronisasi perlu memberikan klarifikasi mengenai isu tersebut agar informasi yang berkembang lebih seimbang dan berdasarkan fakta yang sebenarnya. "Yang diberitakan bahwa anggaran makan bergizi diturunkan menjadi Rp7.500, mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif," kata Budisatrio di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat.
Dia mengakui akhir-akhir ini ada pernyataan dari berbagai pihak mengenai anggaran makan bergizi gratis itu. Sementara itu, anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan riset tentang program makan bergizi gratis tersebut sehingga belum ada keputusan mengenai anggaran per porsinya.
Menurutnya, program tersebut akan berpatokan pada dua perintah Presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto, yakni harus memenuhi standar kecukupan gizi dan mengoptimalkan jumlah penerima programnya. Oleh karena itu, Gugus Tugas Sinkronisasi masih mencari formula terbaik untuk menyelenggarakan program tersebut ketika Prabowo sudah memimpin pemerintahan mendatang.
"Jadi, kalau proses risetnya berjalan pasti belum ada kesimpulan, termasuk kesimpulan soal harga," kata Hasan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis sudah cukup.
"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024). Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok. Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah karena harga jual bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah berbeda-beda. (ant)
