KABUPATEN BOGOR - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan uji coba pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis hingga Oktober 2024 didanai oleh pihak swasta.

"Kita senang sekali. Kalau tidak ada dukungan dari perusahaan swasta, mungkin program ini tidak akan berjalan dengan baik seperti sekarang. Ini masih dalam proses uji coba," ungkapnya usai meninjau uji coba di SDN Sentul 03 dan 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa. Menurut Gibran, setelah ia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan Program Makan Bergizi Gratis, banyak pihak yang bersedia berpartisipasi, salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Banyak perusahaan yang tergerak, termasuk GoTo dan Tiktok," ujar Gibran. Uji coba pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SDN Sentul 03 dan 02 diprakarsai oleh GoTo dan dihadiri oleh Presiden Gojek Unit Bisnis On-Demand Service GoTo, Catherine Hindra Sutjahyo. Ratusan paket makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis ini diantarkan ke sekolah menggunakan layanan pesan antar Gojek, dengan mengerahkan puluhan pengemudi ojek online.

"Untuk menu hari ini, biayanya Rp14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, dan susu. Ini sekaligus mengklarifikasi anggaran tidak akan dipotong hingga Rp7.500, itu tidak benar," kata Gibran. Ia memastikan bahwa anggaran program makan bergizi gratis tidak akan dikurangi hingga mencapai Rp7.500 per porsi.

"Untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus bangsa, anggarannya tidak boleh pelit. Menunya bisa berbeda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi hingga Rp7.500," tegas Gibran. Menurutnya, program ini akan terus diuji coba hingga Oktober 2024 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Selama tahapan uji coba, pelaksanaan makan siang bergizi ini dilakukan dengan berbagai skema, hingga akhirnya dipilih skema yang dianggap paling efektif. Berbagai skema tersebut termasuk memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, hingga katering-katering kecil dalam pengadaan makanannya.

"Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi, kita akan segera perbaiki. Sampai bulan Oktober, kita akan mencoba berbagai skema," kata mantan Wali Kota Surakarta itu. (ant)