JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, menyatakan bahwa permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh rakyat Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 adalah sesuatu yang wajar.

"Saya pernah menjadi wali kota dan wakil gubernur, permintaan maaf dari seorang eksekutif adalah hal yang wajar dan normal," ujar Djarot saat ditemui usai Sidang Tahunan 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat. Namun, selain permintaan maaf, Djarot juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkannya selama masa pemerintahan.

"Yang lebih penting lagi, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat harus dipertanggungjawabkan, sehingga rakyat dapat menilai. Itu adalah hal yang wajar, normal, dan merupakan bagian dari etika pemerintahan," tambahnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya yang tinggal sekitar dua bulan lagi, untuk harapan-harapan yang belum bisa diwujudkan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat. "Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, dan untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai," ungkap Presiden Jokowi dalam siaran langsung yang ditayangkan melalui akun YouTube DPR RI.

Jokowi menyadari bahwa kepemimpinannya belum sempurna, sehingga merasa perlu meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala keterbatasannya. Selain itu, Presiden juga mengakui bahwa selama 10 tahun menjabat, masih banyak harapan dan keinginan rakyat yang belum bisa terwujud. Bahkan, beberapa program pemerintah juga masih belum selesai.

Namun demikian, Jokowi yakin bahwa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang memenangi Pilpres 2024, akan melanjutkan program-program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (ant)