MAKASSAR - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa meskipun partainya telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai jatah menteri di kabinet pemerintahan baru kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"PKB secara moral akan mendukung dan berupaya menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo," ujar Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, setelah menghadiri acara Sespim Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat. Muhaimin menegaskan bahwa PKB sangat mendukung pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi pihaknya tidak merasa memiliki kewajiban untuk membahas alokasi jatah menteri. PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk menentukan komposisi kabinet.

"Soal kabinet dan pembahasan terkait, secara moral kita tidak memiliki kewajiban untuk terlibat atau membicarakan. Kami serahkan semuanya kepada Pak Prabowo," tutur mantan calon wakil presiden tersebut. Saat ditanya mengenai adanya rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Muhaimin mengaku belum mengetahuinya. "Saya belum tahu," singkatnya.

Wakil Ketua Umum PKB, M. Hanif Dhakiri, menambahkan bahwa PKB telah menyatakan bergabung dalam KIM pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengenai nama-nama calon menteri, Hanif juga menegaskan bahwa PKB menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, karena itu merupakan hak prerogatifnya.

Saat ditanya apakah sudah ada permintaan terkait pengajuan nama calon menteri dari pihak koalisi, Hanif menyatakan bahwa sejauh ini belum ada permintaan terkait nama-nama tersebut. "Setahu saya, belum ada. Namun, soal itu kita serahkan kepada presiden terpilih dan Gus Muhaimin sebagai ketua umum," ujar mantan Menteri Ketenagakerjaan ini.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa partai politik pendukung dalam Koalisi Indonesia Maju diminta untuk menyerahkan nama-nama kadernya untuk dipilih menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Penyusunan komposisi kabinet, baik dari segi jumlah maupun nomenklatur kementerian, ditargetkan selesai lima hari sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024. Menurut isu yang berkembang, jumlah kursi menteri kemungkinan akan bertambah hingga mencapai 44, termasuk badan-badan yang ada. (ant)