JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI, John Kennedy Azis, menegaskan carut marut pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tidak ada hubungannya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ia menyatakan Pansus tersebut dibentuk untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan haji, bukan untuk menyerang PBNU. "Pansus ini dibentuk karena pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya sangat kacau, terutama dalam pembagian kuota haji yang melanggar Undang-Undang dan kesepakatan," kata John di Jakarta, Rabu.

John berharap dengan adanya Pansus Haji, mekanisme ibadah haji bisa berjalan sesuai prosedur yang ada. Menurutnya, proses ibadah haji saat ini sangat kacau, mulai dari antrean jamaah hingga kualitas makanan selama beribadah.

"Jangan sampai ada orang yang baru antre 4 tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu, sementara orang yang antre belasan hingga puluhan tahun belum bisa berangkat. Itu yang harus kita rapikan," ujarnya.

"Yang lebih penting saat ini adalah memastikan pansus bekerja untuk memperbaiki pelayanan haji daripada melayani pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak jelas landasannya," tambahnya.

Pada Minggu (28/7/2024), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan pihaknya mempertanyakan pembentukan Pansus Angket Haji 2024. Ia berpendapat bahwa tidak ada alasan kuat untuk pembentukan Pansus tersebut.

Yahya juga menyatakan bahwa keputusan pembentukan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki kaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta masalah lain yang sebenarnya tidak terkait dengan ibadah haji. (ant)